TONDANO, JEJAKPERINTIS. com— Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tahun ini, Pemkab Minahasa menyiapkan anggaran Rp1,5 miliar untuk menambah kepesertaan JKN sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh perlindungan kesehatan.
Hal tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama BPJS Kesehatan Cabang Tondano yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Senin (14/9/2026).
Pertemuan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Lynda Watania bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano Daryono. Sejumlah hal dibahas, mulai dari penambahan peserta baru, peserta yang kepesertaannya tidak aktif hingga upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Lynda mengatakan, anggaran Rp1,5 miliar tersebut dialokasikan melalui Anggaran Perubahan Tahun 2026 untuk membiayai peserta baru dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.
Dengan anggaran tersebut, diperkirakan sekitar 14.000 masyarakat dapat memperoleh perlindungan melalui Program JKN.
Pemkab Minahasa akan memprioritaskan masyarakat yang masuk dalam kelompok ekonomi bawah, khususnya yang berada pada Desil 1 sampai Desil 5 dan belum memiliki jaminan kesehatan.
Untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran, maka akan dilakukan pemadanan data. Langkah ini diharapkan dapat memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria mendapatkan perlindungan JKN sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
Selain menambah peserta baru, Pemkab Minahasa dan BPJS Kesehatan juga membahas peserta JKN yang saat ini tidak aktif karena tunggakan iuran.
Untuk peserta PBPU Mandiri, jumlah kepesertaan yang tidak aktif tercatat sekitar 14 persen. Kondisi ini menjadi perhatian karena kepesertaan yang tidak aktif dapat membuat peserta tidak memperoleh manfaat JKN secara optimal ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano Daryono mengatakan, pihaknya akan terus mengingatkan peserta mengenai kewajiban pembayaran iuran. Upaya tersebut dilakukan melalui Telekolekting dan WhatsApp Blast.
Bagi peserta yang memiliki tunggakan, BPJS Kesehatan juga menyediakan Program REHAB atau Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini dapat dimanfaatkan oleh peserta yang memenuhi ketentuan untuk menyelesaikan tunggakan iuran secara bertahap.
Masyarakat yang kepesertaannya tidak aktif karena tunggakan diharapkan dapat memanfaatkan program tersebut. Dengan demikian, peserta memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan dan menjaga kepesertaan JKN tetap aktif.
Selain persoalan kepesertaan, Pemkab Minahasa dan BPJS Kesehatan juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat tidak hanya terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik ketika membutuhkan.
Kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja sebagai peserta JKN juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Bappelitbangda, Dinas PTSP dan BPJS Kesehatan akan mencocokkan data pelaku usaha di Kabupaten Minahasa.
Perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya atau masih memiliki tunggakan akan diberikan pemberitahuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama BPJS Kesehatan Cabang Tondano terus memperkuat upaya perluasan kepesertaan JKN, memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, serta mendorong peserta yang tidak aktif karena tunggakan untuk memanfaatkan Program REHAB.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas di Kabupaten Minahasa, sehingga semakin banyak masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan dan dapat mengakses pelayanan kesehatan saat dibutuhkan. (HerieS)
