Jejakperintis.com — Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmen dalam upaya pengelolaan sampah secara nasional dengan menargetkan Indonesia bebas sampah pada tahun 2029. Melalui momentum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2025, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah sampah dari hulu ke hilir.
Acara ini diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC), Ruang Cendrawasih, pada Minggu, 22 Juni 2025. Rakornas dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Hanif Faisol Nurofiq, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati.
Dalam sambutannya, Menteri Hanif menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi persoalan sampah yang sudah menjadi isu lingkungan hidup global. “Indonesia tidak bisa menunda lagi. Roadmap berbasis data harus segera disusun oleh setiap daerah, agar kita punya peta jalan yang jelas dan terukur. Semua langkah harus terintegrasi dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Rakornas ini juga menjadi sarana evaluasi menyeluruh atas berbagai isu strategis lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah, mulai dari konsep baru penanganan sampah, perkembangan teknologi, hingga percepatan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) open dumping. Pemerintah menargetkan sistem pengelolaan sampah di Indonesia akan semakin terpadu, terukur, dan berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan layak huni.
Walikota Tomohon, Caroll Senduk, turut hadir dan memberikan pernyataan terkait upaya yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Tomohon. Ia menyampaikan, “Masalah sampah bukan hanya urusan Kota Tomohon, ini sudah menjadi masalah nasional bahkan global. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tomohon sangat concern dengan isu ini. Pekan lalu, kami baru saja melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan launching program pilah sampah dari sumbernya. Semua pihak harus mendukung program ini agar berjalan efektif.”
Caroll menambahkan bahwa komitmen pemerintah daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional demi menciptakan perubahan nyata di masyarakat. “Kesadaran masyarakat harus terus kita bangun. Jika tidak dimulai dari rumah tangga dan komunitas, target Indonesia bebas sampah tahun 2029 akan sulit tercapai,” ujarnya.
Dalam Rakornas ini, seluruh kepala daerah diingatkan kembali tentang pentingnya penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah pusat berharap lewat kerja sama yang kuat, Indonesia bisa menjadi contoh negara berkembang yang berhasil mengatasi persoalan sampah dengan pendekatan terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan.
