Jejakperintis.com — Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2025 yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK-RI, Jakarta, pada Rabu (13/8/2025).
Dalam sambutannya, Rumajar menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang telah menggagas pertemuan strategis tersebut sebagai langkah memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kita dapat hadir di tempat ini. Pemerintah Kota Tomohon mengapresiasi KPK yang telah menginisiasi pertemuan ini,” ujar Rumajar.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah terkait risiko korupsi, antara lain lemahnya pengawasan internal karena keterbatasan kapasitas inspektorat, penggunaan diskresi tanpa akuntabilitas, minimnya kontrol publik, serta potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Ia juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), rendahnya pemahaman ASN tentang budaya antikorupsi, serta minimnya partisipasi masyarakat dan media lokal yang belum sepenuhnya independen.
Untuk itu, Rumajar berharap KPK dapat memberikan dukungan nyata melalui beberapa langkah, yakni:
Membantu Pemda dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program secara transparan.
Memperkuat sistem pengawasan internal serta mengidentifikasi potensi penyimpangan.
Meningkatkan kapasitas aparatur agar lebih profesional, berintegritas, dan kompeten.
“Kami berharap kegiatan rapat koordinasi ini semakin meningkatkan kebersamaan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai,” pungkas Rumajar.
Rakor ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, para bupati/wali kota se-Sulawesi Utara, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, hingga kepala BPKPD/BPKAD se-Sulut.
