MINAHASA, JEJAKPERINTIS.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menorehkan prestasi membanggakan. Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P. dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., Pemkab Minahasa sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Robby Dondokambey didampingi Sekretaris Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si. saat menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 bagi 14 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Kegiatan berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (29/5/2026).
Capaian WTP ke-12 berturut-turut ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Minahasa dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan ini juga menunjukkan sinergi kuat antara kepala daerah, jajaran perangkat daerah, hingga seluruh unsur pemerintahan dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Robby Dondokambey menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Minahasa atas kerja keras dan integritas yang ditunjukkan.
“Hasil yang diterima hari ini merupakan hadiah bagi pemerintah dan seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa,” ucap Bupati Robby.
Menurutnya, dengan capaian ini Pemkab Minahasa akan terus meningkatkan kinerja, terutama kualitas pengelolaan keuangan, agar berdampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya agar berdampak nyata untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa,” tandasnya.
Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA. Turut hadir para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, wakil bupati dan wakil wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, sekda dan sekot, serta jajaran pemerintah daerah lainnya.
Opini WTP dari BPK-RI diberikan jika laporan keuangan disajikan wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.(HerieS)
