Jejakperintis || Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan menghadiri sekaligus membuka Forum Komunikasi Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Sulawesi Utara – Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil, yang digelar di Aula Taman Kelong, Kota Tomohon, Kamis (29/1/2026).
Sekretaris Daerah Kota Tomohon yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tomohon, Drs. O. D. S. Mandagi, MAP, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dalam menyelaraskan data serta memperkuat koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil.
Dalam sambutan Pemerintah Kota Tomohon yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, ditegaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan instrumen penting dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beserta seluruh regulasi turunannya.
DBH tidak hanya berperan sebagai mekanisme distribusi fiskal, tetapi juga menjadi penopang utama kapasitas fiskal daerah. Dana ini sangat menentukan keberlangsungan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pencapaian target pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, akurasi data, kesesuaian perhitungan, serta ketepatan waktu penyaluran DBH menjadi aspek krusial yang tidak dapat ditawar.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Forum Komunikasi DBH Provinsi Sulawesi Utara memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi resmi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, media klarifikasi dan penyelarasan data penerimaan serta penyaluran DBH, sekaligus sarana penyelesaian permasalahan dan perbedaan data secara terbuka, objektif, dan konstruktif.
Melalui kegiatan rekonsiliasi ini, diharapkan tidak hanya terjadi pencocokan angka semata, tetapi juga terbangun kesepahaman bersama, komitmen kolektif, serta mekanisme kerja yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil di Sulawesi Utara.
Tahun 2026 dinilai sebagai momentum penting bagi daerah untuk semakin adaptif terhadap dinamika regulasi keuangan daerah, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, serta kompleksitas kebutuhan pembangunan. Untuk itu, optimalisasi forum ini diarahkan pada peningkatan kualitas data dan sistem informasi DBH yang terintegrasi, penguatan koordinasi teknis antar-Bapenda, penyeragaman pemahaman regulasi, serta percepatan tindak lanjut hasil rekonsiliasi agar tidak menimbulkan akumulasi selisih di akhir tahun anggaran.
Pemerintah Kota Tomohon juga menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjadikan forum ini sebagai forum yang aktif, solutif, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Tomohon menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapenda Provinsi Sulawesi Utara serta seluruh Bapenda Kabupaten/Kota atas kerja sama dan partisipasi aktif yang telah terjalin selama ini.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Bidang Retribusi LLP Drs. John G. N. Siby, AP, Kepala BPKPD Kota Tomohon Danie R. Liuw, S.Kom., MAP, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKPD Kota Tomohon Friedel W. Y. Liuw, ST, MAP, Kepala BKAD Kota Bitung Frangky Sondakh, SE., AK., M.Si, para Kepala Bapenda dan Kepala Badan Keuangan se-Provinsi Sulawesi Utara, serta undangan lainnya.
Melalui forum ini, diharapkan pengelolaan Dana Bagi Hasil di Provinsi Sulawesi Utara semakin tertib, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
