Jejakperintis || Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring, menegaskan pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib, akurat, dan akuntabel saat membuka kegiatan finalisasi laporan BMD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan.
Dalam arahannya, Edwin Roring menekankan bahwa pengelolaan aset daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Penatausahaan barang milik daerah yang baik dinilai akan membantu pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang kredibel serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan BMD juga berkaitan erat dengan proses pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan dapat melakukan pencatatan, inventarisasi, serta pelaporan aset secara sistematis dan bertanggung jawab guna menjaga kualitas laporan keuangan daerah.
Menurut Roring, aset daerah merupakan sumber daya penting yang harus dimanfaatkan secara optimal guna menunjang kinerja pemerintah. Pengelolaan yang baik tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan anggaran serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan finalisasi laporan BMD ini diikuti jajaran perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset di masing-masing instansi. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menyamakan persepsi terkait standar pengelolaan barang milik daerah serta meningkatkan kualitas data yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Pemerintah Kota Tomohon terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah melalui berbagai langkah strategis, termasuk penguatan koordinasi antar perangkat daerah. Dengan pengelolaan BMD yang tertib dan profesional, diharapkan kinerja pemerintah semakin efektif serta mampu mempertahankan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
