UTAMA

Pemkot Tomohon Targetkan Nilai MCP 80 Persen pada 2025

434
×

Pemkot Tomohon Targetkan Nilai MCP 80 Persen pada 2025

Sebarkan artikel ini
IMG 20251023 WA0036

KPK Dampingi Kota Tomohon Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Berintegritas

Jejakperintis.com — Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, S.H. memimpin Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), serta membahas progres Proyek Strategis Kota Tomohon, Kamis (23/10/2025), di ruang rapat Wali Kota Tomohon.

Pertemuan strategis ini turut dihadiri tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) yang terdiri dari Analis Pemberantasan Korupsi Harsyah Kharisma, bersama Resi, Naufal Habibi, dan Deni. Hadir pula Ketua DPRD Kota Tomohon Ferdinand Mono Turang, S.Sos., Sekretaris Daerah Edwin Roring, S.E., M.E., serta jajaran pejabat Pemkot Tomohon.

Dalam sambutannya, Wali Kota Caroll Senduk menyampaikan apresiasi tinggi kepada KPK-RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, atas perhatian dan pendampingan berkelanjutan terhadap Pemerintah Kota Tomohon.

“Kami berterima kasih kepada KPK-RI yang terus memberikan dukungan dan arahan dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi serta perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Tujuannya satu: menjadikan Tomohon lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Caroll Senduk.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, nilai MCP Kota Tomohon tahun 2024 mencapai 77,31%, sementara target tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%.


Selain itu, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Tomohon tahun 2024 berada di angka 71,95%.

Pemerintah Kota Tomohon, lanjut Wali Kota, berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil SPI yang disampaikan dan melaporkannya secara resmi kepada KPK-RI sebagai bagian dari langkah perbaikan berkelanjutan.

Wali Kota Caroll Senduk juga mengungkapkan bahwa telah ditetapkan lima paket proyek strategis Kota Tomohon melalui Keputusan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2025.

Proyek-proyek ini menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan kota yang efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan dukungan pendampingan dari KPK-RI, pemerintah berharap implementasi MCP, SPI, dan proyek strategis tersebut dapat memperkuat sistem pengawasan dan mempercepat perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

“Kolaborasi dengan KPK bukan sekadar memenuhi indikator capaian, tetapi membangun budaya integritas yang kuat di seluruh jajaran pemerintahan,” tutur Wali Kota Caroll menutup pertemuan.

width="120" height="600"/>