Jejakperintis.com – Pemerintah Kota Tomohon kembali mengukir prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Raihan ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut, menegaskan konsistensi Kota Tomohon dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang dihadiri para kepala daerah, ketua DPRD, hingga pejabat teknis dari seluruh Sulut, apresiasi mengalir atas kerja sama dan integritas Pemerintah Kota Tomohon.
Ketua DPRD Kota Tomohon, Ferdinand Mono Turang, S.Sos., menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, serta tim pemeriksa.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan pembinaan dari BPK selama ini. LHP ini menjadi pedoman penting untuk terus menyempurnakan tata kelola keuangan daerah,” ujar Turang.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti seluruh catatan strategis dalam laporan BPK sesuai dengan regulasi, sebagai bentuk pengawasan yang konstruktif demi kemajuan Kota Tomohon.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, SE., M.I.Kom., menyatakan bahwa capaian ini adalah milik bersama seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan bahwa opini WTP ke-12 ini bukan sekadar angka atau pencapaian administratif, tetapi mencerminkan budaya kerja bersih dan kolaboratif yang telah mengakar di lingkungan Pemkot Tomohon.
“Ini merupakan kebanggaan bagi kami semua. WTP yang ke-12 ini adalah hasil dari kerja keras, integritas, dan komitmen untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang baik. Kami akan terus mendorong reformasi birokrasi demi menghadirkan pelayanan publik yang makin optimal,” ucapnya.
Raihan opini WTP dari BPK bukan hanya menjadi tolok ukur kepatuhan terhadap prinsip akuntansi pemerintahan, melainkan juga menjadi dasar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Dengan transparansi yang tinggi, ruang fiskal pun menjadi lebih sehat dan mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan sosial.
Acara penyerahan LHP ini juga menjadi momen reflektif bagi seluruh daerah di Sulawesi Utara dalam menyusun strategi penguatan sistem keuangan daerah. Hadir dalam kegiatan ini para kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Sulut, ketua DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, kepala BPKPD, hingga para inspektur dari masing-masing daerah.
Dengan dukungan penuh dari legislatif dan sinergi yang kuat dengan institusi pengawas seperti BPK, Pemerintah Kota Tomohon menyatakan kesiapan untuk terus menjaga tren positif ini. Akuntabilitas dan transparansi keuangan akan tetap menjadi fondasi utama dalam menyusun dan mengeksekusi setiap program pembangunan ke depan.
