Jejakperintis.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerima kunjungan kerja spesifik dari jajaran Komisi II DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memperkuat pengawasan dan penyelenggaraan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Wisma Negara Gubernuran, Bumi Beringin, Manado, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan SKPD Pemprov Sulut. Turut hadir pula Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom., dalam forum penting ini.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI dan Kemendagri atas kehadiran mereka di Sulawesi Utara, serta menyatakan harapan besar agar kunjungan ini menghasilkan kolaborasi yang nyata bagi pembangunan daerah.
“Saya dan Pak Wagub beserta jajaran mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Kami percaya, lewat forum seperti ini kita bisa membangun sinergi yang kuat untuk kemajuan Sulawesi Utara yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” ujar Yulius Selvanus.
Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk berdialog secara terbuka antara lembaga legislatif nasional, kementerian, dan pemerintah daerah. Fokus utama pembahasan adalah evaluasi dan penguatan tata kelola BUMD dan BLUD agar menjadi instrumen pelayanan publik yang efisien, transparan, profesional, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
BUMD dan BLUD dipandang sebagai ujung tombak dalam pemenuhan layanan dasar publik, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, energi, dan sektor-sektor strategis lainnya. Oleh karena itu, keberadaan dan kinerjanya harus terus dikawal dan ditingkatkan.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa keberadaan BUMD dan BLUD tidak hanya sebagai lembaga formal, tetapi sebagai penggerak kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya,” ujar salah satu anggota Komisi II dalam dialog tersebut.
Pemprov Sulut menyambut baik masukan dan arahan dari DPR RI dan Kemendagri untuk perbaikan tata kelola yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi tindak lanjutnya benar-benar terlihat dalam penguatan sistem dan pelayanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Dengan semangat sinergi dan pengawasan yang konstruktif, kunjungan kerja ini menjadi momentum strategis untuk mendorong BUMD dan BLUD di Sulawesi Utara menjadi model pelayanan publik modern yang berdaya saing tinggi.
