MANADO, JEJAKPERINTIS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggandeng Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dalam upaya mendorong penguatan regulasi perlelangan yang lebih modern, transparan, dan berbasis bukti.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat kualitas kebijakan publik, khususnya dalam menghadapi perkembangan sistem perlelangan yang semakin kompleks dan membutuhkan landasan regulasi yang adaptif.
Keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan yang disusun tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga didukung kajian akademik dan bukti empiris.
Unsrat sebagai institusi pendidikan tinggi di Sulawesi Utara memiliki peran strategis dalam memberikan perspektif akademik terhadap berbagai persoalan kebijakan publik, termasuk tata kelola perlelangan.
Melalui sinergi antara lembaga legislatif dan akademisi, regulasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan di lapangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses perlelangan.
Pendekatan berbasis bukti juga menjadi penting agar penyusunan maupun penyempurnaan regulasi tidak semata didasarkan pada asumsi, melainkan melalui kajian terhadap praktik, data, serta persoalan yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan.
Kolaborasi DPR dan Unsrat ini sekaligus menunjukkan pentingnya keterhubungan antara dunia akademik dan proses penyusunan kebijakan. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset dan kajian, sementara lembaga legislatif memiliki ruang untuk menerjemahkan hasil kajian tersebut ke dalam kebijakan dan regulasi.
Dengan regulasi yang lebih modern dan berbasis bukti, sistem perlelangan diharapkan semakin transparan, akuntabel, kompetitif, serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi kepentingan publik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dengan menempatkan data, kajian akademik, dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.
