TOMOHON, JEJAKPERINTIS.COM – Program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun langsung meninjau pelaksanaan program perumahan subsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Tomohon.
Kunjungan kerja tersebut berlangsung Kamis (9/4/2026), dengan agenda diawali peninjauan rumah tapak subsidi di Perumahan Grazia Residen 2.
Kedua menteri melihat langsung kondisi fisik bangunan, fasilitas pendukung serta pelaksanaan program di lapangan. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan program perumahan pemerintah berjalan sesuai standar dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dari kawasan perumahan subsidi, rombongan kemudian bergerak ke Kelurahan Kakaskasen Dua untuk meninjau lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Program BSPS sendiri diarahkan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah yang belum memenuhi standar kelayakan melalui bantuan stimulan pemerintah.
Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk didampingi Wakil Wali Kota Sendy Rumajar menyambut baik perhatian pemerintah pusat tersebut.
Caroll menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri atas kunjungan sekaligus perhatian terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di Kota Tomohon.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat memiliki arti penting dalam mendorong peningkatan kualitas hunian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kunjungan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memastikan program perumahan berjalan efektif dan tepat sasaran di Kota Tomohon,” ujar Caroll.
Pemkot Tomohon berharap program rumah subsidi maupun BSPS dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Bagi pemerintah daerah, keberlanjutan program tersebut bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik rumah, tetapi juga menyangkut upaya menghadirkan kehidupan yang lebih layak, aman dan manusiawi bagi masyarakat.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah pun menjadi kunci agar berbagai program perumahan tidak berhenti pada pembangunan unit hunian, tetapi benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.
(Redaksi)
